KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA: PILIH PEMIMPIN DENGAN HATI, BUKAN OPINI

“Hendaknya semua warga Negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum” (Gaudium et Soes 75).

Sabtu (21/6), Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat, Sumatera Selatan mengadakan sosialisasi surat gembala Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Menyambut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli 2014. Kegiatan bertajuk “Pilihlah Secara Bertanggungjawab, Berlandaskan Suara Hati” ini bertujuan membuka wawasan seluruh umat katolik terkait rekam jejak kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum menentukan pilihan pada 9 Juli mendatang.

Selain itu, sosialisasi juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi politik umat katolik di Indonesia, karena berdasarkan hasil pengkajian Bapak J.B. Yanto Chandra Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Agung Palembang, kesadaran umat katolik akan pentingnya keterwakilan di tingkat DPR masih sangat rendah. Akibatnya, ketika ada kebijakan yang merugikan, umat katolik baru mengetahui setelah kebijakan tersebut disahkan.

“Dari sekitar empat persen umat katolik di Indonesia, hanya satu persen yang mau terlibat aktif dalam kehidupan sosial politik” kata beliau. Beliau menyarankan agar umat katolik tidak hanya aktif di balik mimbar dalam kehidupan sosial politik, tetapi berani menampilkan diri dan maju sebagai calon DPR. “Ke depan kita harus punya perwakilan di tingkat DPR untuk menyuarakan aspirasi dan melindungi hak kita” tandas beliau.

Dalam sosialisasi surat gembala Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang dilaksanakan di Aula Gereja Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat, beberapa catatan penting disampaikan. Catatan-catatan yang diberikan meliputi tantangan Bangsa Indonesia ke depan, kiat mempertimbangkan pilihan, dan sosok pemimpin yang diharapkan.

Tantangan Bangsa Indonesia ke Depan

Dalam pemaparannya Bapak J.B. Yanto Chandra mengungkapkan bahwa di masa mendatang, Bangsa Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan berat. Presiden dan Wakil Presiden yang baru diharapkan mampu mengurai berbagai tantangan tersebut satu per satu. Masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, pendidikan, pengangguran, dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi fokus utama yang harus segera mendapatkan penanganan serius. Selain itu, masalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan hidup, dan upaya untuk mengembangkan sikap toleran demi terciptanya suasana rukun dan damai di tengah masyarakat juga harus mendapatkan perhatian khusus.

Bapak J.B. Yanto Chandra menegaskan  bahwa gereja berkomitmen untuk mendukung pemerintahan baru dalam menuntaskan berbagai tantangan tersebut. Umat katolik tidak boleh pasrah diri, umat katolik harus bisa berpikir cerdas dan kritis dalam menentukan pilihan, agar ke depan berbabagai persoalan mendasar bangsa dapat diatasi. “Kita semua berharap semoga di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih, Bangsa Indonesia mampu mengatasi masalah-masalah tersebut,” tandas beliau.

Pertimbangkan Pilihan dengan Matang

Menurut J.B. Yanto Chandra, Gereja tidak akan pernah menyarankan umat katolik untuk memilih salah satu pasangan Calon Presiden, karena Gereja tidak boleh terlibat langsung dalam politik paraktis. Gereja hanya berkewajiban membuka wawasan umat katolik, terkait latar belakang ideologi maupun perjalanan karir politik masing-masing kandidat. “Gereja hanya akan memberikan pemahaman, umatlah yang menentukan pilihan,” tegas beliau.

Bapak J.B. Yanto Chandra menyarankan agar sebelum mencoblos pada 9 Juli 2014 mendatang, umat katolik sungguh-sungguh mempertimbangkan dan menentukan pilihan dengan hati dan pikiran yang jernih. Untuk bisa  memilih dengan hati dan pikiran yang jernih, umat diimbau untuk mengenali rekam jejak pasangan Calon Presiden yang akan dipilih.

Bapak J.B. Yanto Chandra menegaskan tidak ada pasangan Calon Presiden yang ideal untuk dipilih, karena masing-masing kandidat memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus dicermati dan pertimbangkan dengan saksama. Beliau memberikan contoh sosok Prabowo yang dinilai tegas dan sangat memerhatikan kesejahteraan bawahannya, namun memiliki catatan negatif, karena Prabowo dikaitkan dengan kerusuhan 1998, ia terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Prabowo mungkin menjadi salah satu pelanggar HAM berat di dunia yang bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Dalam hal ini pihak KPU lah yang dapat memberikan penjelasan.

Lebih lanjut Bapak J.B. Yanto Chandra, mengimbau agar umat katolik tidak boleh terjebak pada opini yang berkembang di tengah masyarakat. Umat katolik harus memperbanyak informasi dari media-media independen, karena sebagian media sudah dikuasai oleh kelompok pengusung salah satu pasangan Calon Presiden, sehingga informasi yang disampaikan terkait salah satu pasangan Calon Presiden harus disaring kembali.

Bapak J.B. Yanto Chandra juga mengingatkan agar umat katolik tidak terlibat politik uang, karena politik uang tidak akan pernah menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat. “Jangan ambil uangnya dan jangan pilih pasangan Calon Presiden melakukan politik uang,” tegas beliau.

Sosok Pemimpin yang diharapkan

Menurut J.B. Yanto Chandra, sosok yang tepat untuk memimpin rakyat Indonesia lima tahun ke depan adalah sosok yang memiliki integritas moral yang baik. Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan teladan dari pemimpin yang memiliki integritas moral baik. Hadirnya pemimpin yang memiliki integitas moral  akan memberikan suntikan semangat dan motivasi kepada rakyat Indonesia di tengah-tengah krisis kepercayaan yang melanda bangsa ini.

Rakyat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki semangat melayani, bukan untuk dilayani. Umat katolik diharapakan dapat menilai mana sosok pemimpin yang betul-betul tulus melayani rakyat, dan mana pemimpin yang melayani rakyat hanya untuk pencitraan. Mengenali rekam jejak pasangan calon menjadi kunci, sebelum menjatuhkan pilihan pada pasangan yang tepat.

Selain itu, rakyat Indonesia juga membutuhkan sosok pemimpin yang menghargai kehidupan dan martabat manusia, artinya pilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak negatif terkait pelanggaran atau penistaan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Sosok pemimpin yang diharapkan juga harus gigih memelihara keutuhan bangsa, tidak membawa latar belakang ideologi agama tertentu ke dalam hirarki pemerintahan.

Di akhir pemaparannya Bapak J.B. Yanto Chandra mengimbau kepada seluruh umat untuk mendukung siapa pun yang akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Beliau mengimbau agar umat katolik turut serta mengawal proses demokrasi pada 9 Juli 2014 mendatang dan terus berdoa agar tongkat estafet kepemimpinan jatuh pada tangan yang tepat. (WL)